Dasar :

Surat Mendagri Republik Indonesia Nomor : 900/326/SJ Tanggal 17 Januari 2014, Perihal : Larangan Pungutan Uang Dalam Memberikan Pelayanan Administrasi Kependudukan.

1.NIK hanya dapat diberikan apabila data penduduk yang bersangkutan telah diyakini kebenarannya dan diproses sesuai dengan prosedur;

2.Dalam penerbitan NIK untuk semua keperluan termasuk untuk kebutuhan DPT tidak diperbolehkan memungut biaya;

3.Larangan Pemungutan Biaya telah dipertegas dan diperluas melalui amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Pasal 79 A, yang melarang pemungutan biaya untuk semua pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan. Dengan demikian apabila masih ada pihak-pihak atau oknum yang masih memungut biaya dalam pelayanan administrasi kependudukan berartti melanggar ketentuan undang-undang;

4.Para Bupati/Walikota untuk mengantisipasi agar Unit Kerja yang menyelenggarakan administrasi kependudukan dalam memberikan pelayanan termasuk dalam membantu KPU Kabupaten/Kota menerbitkan NIK terhadap data DPT Pemilu 2014, tidak melakukan pemungutan, permintaan dana dari pihak KPU. (Peraturan Walikota Magelang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa Umum Pada Ojek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Nol Rupiah)-Lampiran III Peraturan Walikota Magelang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa Umum.

Dasar :

Surat Mendagri Republik Indonesia Nomor : 470/327/SJ Tanggal 17 Januari 2014, Perihal : Perubahan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

1.Masa Berlakunya KTP-el, Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 bahwa masa berlakunya KTP-el yang semula 5 (lima) tahun diubah menjadi berlaku seumur hidup sepanjang tidak ada perubahan elemen data dalam KTP-el antara lain : perubahan status, perubahan nama, perubahan alamat, penambahan gelar, perubahan jenis kelamin baik yang sudah diterbitkan maupun yang akan diterbitkan;

2.Stelsel Aktif, Dalam pelayanan administrasi kependudukan, yang semula diwajibkan aktif adalah penduduk diubah menjadi yang aktif adalah pemerintah melalui Petugas dengan pola jemput bola atau pelayanan keliling;

3.Pencetakan Dokumen / Personalisasi KTP-el, Pada tahun 2014 dan seterusnya menurut rencana untuk Pencetakan dokumen/personalisasi KTP-el yang semula dilaksanakan di Jakarta akan diserahkan Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota (sesuai dengan amanat Pasal 8 Ayat (1) huruf c Undang-Undang 24 Tahun 2013;

4.Penerbitan Akta Kelahiran yang Pelaporannya melebihi Batas Waktu 1 (satu) Tahun, semula penerbitan Akta Kelahiran tersebut memerlukan penetapan Pengadilan Negeri, diubah dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstutusi Nomor : 18/PUU-XII/2013 Tanggal 13 April 2013;

5.Penerbitan Akta Pencatatan Sipil, Penerbitan Akta Pencatatan Sipil yang semula dilaksaanakan di tempat terjadinya Peristiwa Penting, diubah menjadi penerbitannya di tempat domisili penduduk. Perubahan norma ini sangat memudahkan masyarakat karena masyarakat tidak perlu mengurus akta-akta pencatatan sipil di tempat terjadinya peristiwa, tetapi cukup mengurus di domisilinya saja;

6.Pencatatan Kematian, Pelaporan pencatatan kematian yang semula menjadi kewajiban penduduk, diubah menjadi kewajiban RT atau nama lain untuk melaporkan setiap kematian warganya kepada Instansi Pelaksana, Pelaporan tersebut dilakukan secara berjenjang melalui RW atau nama lain, Desa / Kelurahan dan Kecamatan;

7.Pengurusan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Tidak Dipungut Biaya (Gratis), Larangan untuk tidak dipungut biaya (gratis), semula hanya untuk penerbitan KTP-el, diubah menjadi gratis untuk penerbitan semua dokumen kependudukan (KK, KTP-el, Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Kematian, Akta Perceraian, Akta Pengakuan Anak, dan lain-lain);

8.Masa Berlakunya KTP Non Elektronik (KTP Biasa), sesuai Perpres Nomor 112 Tahun 2013 masa berlakunya KTP sampai dengan 31 Desember 2014 yang semula hanya sampai 31 Desember 2013 sesuai Perpres 126 Tahun 2012.

Dasar :

1.Berdasarkan Pasal 95B Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013  bahwa :  “Setiap pejabat dan petugas pada desa / kelurahan, kecamatan, UPT Instansi Pelaksana dan Instansi Pelaksana yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan pungutan biaya kepada Penduduk dalam pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 79A dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

2.Berdasarkan Pasal 63 Undang-Undang 24 Tahun 2013 pada :

a.Ayat (3) : KTP-el bagi Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el (Ayat 1) berlaku secara nasional;

b.Ayat (5) : Penduduk yang telah memiliki KTP-el wajib membawanya pada saat bepergian;

c.Ayat (6) : Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) point huruf a hanya memiliki 1 (satu) KTP-el.