Berdasarkan UU RI No 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU RI No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pasal 8 ayat 1 memiliki kewajiban yang meliputi:

a.  mendaftar Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting;

b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap Penduduk atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;

c.  mencetak, menerbitkan, dan mendistribusikan Dokumen Kependudukan;

d.  mendokumentasikan hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

e.  menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; dan

f. melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh Penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Kemudian pada Peraturan Walikota Magelang Nomor 39 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota magelang dijabarkan menjadi:

1.NAMA JABATAN : KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

FUNGSI:

i.Perumusan rencana dan kebijakan teknis di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

ii.Pengoordinasian dan pengarahan dalam penyusunan program, pengelolaan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

iii.Pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

iv.Pengendalian dan pembinaan terhadap pelaksanaan operasional di lingkup tugasnya.

URAIAN TUGAS :

i.Menetapkan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

ii.Merumuskan kebijakan teknis di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

iii.Mengoordinasikan dan mengarahkan pengelolaan keuanganserta urusan umum dan kepegawaiandinas.

iv.Mengoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan program dan kegiatan pada Sekretariat dan Bidang-bidang di bawahnya.